Begini Respon Jokowi soal Paspampres Aniaya Warga Aceh Sampai Tewas

Sulistiyono - News
Paspampres Aniaya Warga Aceh

Cakaplagi.com – Kasus oknum paspampres aniaya warga Aceh sampai tewas akhirnya mendapat respon dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Presiden Jokowi memberikan komentar pandangannya terkait kasus yang menimpa anggota Paspampres aniaya warga Aceh sampai meninggal dunia.

Presiden Jokowi mengatakan anggota Paspampres Praka Riswandi Manik dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian Imam Masykur, seorang warga Aceh, menarik perhatian publik.

Jokowi menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada perlakuan yang berbeda. Ia mengungkapkan bahwa kasus ini telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.

“Kami telah menyerahkan kasus ini kepada proses hukum yang berlaku. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan, karena di mata hukum, semua orang tunduk pada prinsip yang sama,” ungkap Presiden Jokowi dalam pernyataannya di ICE BSD, Jakarta, pada hari Kamis, 31 Agustus.

Kasus penganiayaan yang melibatkan anggota Paspampres telah menjadi perbincangan hangat dalam sepekan terakhir. Korban bernama Imam Masykur, seorang warga Aceh, tewas setelah mengalami penculikan dan penganiayaan oleh tiga anggota TNI.

Detail kasus ini terungkap setelah keluarga Imam Masykur melaporkan kasus penculikan tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa terdapat keterlibatan anggota TNI dalam peristiwa tersebut.

Tiga pelaku yang teridentifikasi adalah Praka RM, Praka HS, yang merupakan anggota dari Direktorat Topografi TNI AD, dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda.

Respons terhadap kasus ini juga melibatkan para pimpinan tertinggi TNI, yaitu Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Mereka telah turun tangan dalam mengatasi kasus ini dan memerintahkan penyelidikan yang menyeluruh.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Hamim Tohari, dengan tegas mengklarifikasi bahwa tidak akan ada toleransi bagi prajurit TNI yang terlibat dalam pelanggaran pidana.

“Semua prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana tidak akan luput dari konsekuensi hukum,” tegas Hamim saat dihubungi pada hari Rabu, 30 Agustus.

Follow Berita CakapLagi di Google News + Facebook