Cakaplagi.com – Penyebab konflik Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sampai saat ini masih menjadi topik pembahasan paling panas di media sosial.
Presiden Indonesia Joko Widodo menerangkan bahwa penyebab konflik Pulau Rempang adalah komunikasi dari pemerintah daerah yang kurang baik.
Namun balakangan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menepis penyebab konflik Pulau Rempang karena komunikasi pemerintah yang kurang baik.
“Sebenarnya begini, bukan buruk (komunikasi), bukan,” ujar Ansar Ahmad saat memberikan keterangan kepada awak media beberapa hari yang lalu.
Menurut Ansar sebagaimana mengutip laporan dari detikcom, bahwa bentrokan yang terjadi lebih karena belum ada formulasi yang pas untuk merelokasi warga.
“Tapi kita semua masih meraba-raba dan mencari format yang pas. Angka-angka yang pas, karena BP Batam yang akan membelanjakan uang ini, maka mesti ada referensi hukum untuk itu semua,” ungkapnya.
Masih kata Ansar, setelah mendapatkan formulasi dan payung hukum untuk merelokasi masyarakat Rempang, Galang, Kota Batam, nantinya sosialisasi akan dilakukan secara masif.
Ia berharap pasca sosialisasi tersebut suasana bisa lebih kondusif. “Makanya sekarang kita akan lakukan sosialisasi lebih masif. Mudah-mudahan ke depannya lebih kondusif dan tidak terjadi kericuhan seperti lalu,” ujarnya.
Aksi demonstrasi masyarakat Melayu di depan kantor BP Batam berlangsung ricuh. Aksi unjuk rasa yang mulanya damai itu, tiba-tiba ricuh dengan adanya massa menghancurkan pagar.
Beberapa petugas juga mengalami luka-luka setelah lemparan batu dan besi. Sebanyak 22 anggota personel gabungan mengalami luka-luka, termasuk 17 anggota Polri, 3 anggota satpol PP dan 2 anggota BP Batam.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menduga ada banyak provokator yang menjadi penyebab konflik Pulau Rempang.
Keberadaan provokator pula yang diduga menjadi penyebab timbulnya kerusuhan saat masyarakat melakukan unjuk rasa.
“Saya kira itu petugas yang tahu. Setelah kami dapat laporan bahwa bukan orang Rempang yang demo kedua itu,” ujar Rudi. “Yang kemarin demo, kan dia harus pakai izin dari kepolisian. Yang mengajukan (izin), alamatnya bukan di situ.”
Rudi menyebut demo masih kondusif pada pagi hingga siang hari ketika ia menerima kehadiran massa. Namun setelah dia meninggalkan massa, kerusuhan timbul. “Hampir satu jam baik-baik saja. Habis itu ada reaksi yang mungkin kurang tepat,” ucapnya.
Saat ini, BP Batam sedang berusaha menyelesaikan pemindahan empat perkampungan di tanah seluas 2.000 hektare yang akan dihuni oleh Xinyi Group, investor dari Cina, dengan nilai investasi sekitar Rp 172,5 triliun. Relokasi diharapkan selesai pada 28 September.
Rudi mengatakan bahwa empat perkampungan akan ditempatkan di Dapur 3 Sijantung. Dia menyatakan bahwa sekitar 700 kepala keluarga (KK) akan direlokasi.
